TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal kenaikan jumlah orang miskin di Indonesia di tahun 2024.
Dalam catatannya, ada sekitar 25,22 juta orang miskin di tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah orang miskin sebelum terjadinya pandemi di mana terdapat sekitar 25,14 juta orang miskin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau dilihat dari jumlah orangnya, memang keliatan 25,22 karena dari 2019 sampai 2024 terjadi pertumbuhan penduduk Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, pada Rabu, 13 November 2024.
Sri Mulyani mengatakan, secara persentase, angka kemiskinan di Indonesia telah turun. Saat ini, persentase kemiskinan di Indonesia ada di level 9,03 persen.
Angka ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang berada di level 9,36 persen dan di tahun 2019 atau pra-pandemi yang sekitar 9,41 persen.
“Berarti telah terjadi perbaikan, kita telah kembali di bawah pra-pandemi level,” ucapnya.
Tingkat ketimpangan ekonomi, klaim Sri Mulyani, juga semakin rendah. Hal ini dapat dilihat dari indeks Gini Ratio yang tahun ini ada di level 0,379. Level ini selain lebih rendah dibanding masa pra-pandemi, namun juga menjadi yang terendah selama satu dekade terakhir.
“Gini coefficient kita juga sudah membaik, bahkan dibandingkan kondisi before atau sebelum pandemi,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan bahwa kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah terlalu miskin. Kondisi ini kemudian membuat masyarakat terpaksa untuk bekerja karena sangat tidak mungkin untuk bertahan dalam kondisi menganggur.
Hal ini, kata Awalil, ditunjukkan dengan meningkatnya angka setengah pengangguran, angka pekerja di sektor pertanian, maupun angka pekerja keluarga.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 bila dibandingkan dengan Maret 2023 mengalami penurunan sekitar 0,68 juta orang. Namun bila dilihat lebih jauh, dari sisi garis batas kemiskinannya terlihat mengalami kenaikan.
Garis Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau year on year (yoy).
Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengomentari pemberitaan yang menyebutkan tarif pajak pertambahan nilai untuk kegiatan membangun sendiri atau KMS akan naik pada 2025.
Ia membenarkan tarif PPN KMS itu pada 2025 bisa menjadi 2,4% dari yang selama ini 2,2%, sebab dasar pengenaan tarifnya ialah 20% dari tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku 11% sejak 2022, dan akan menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Jika tarif PPN normal 11%, maka tarif PPN KMS hanya 2,2%. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," ucap Prastowo melalui akun X @prastow dikutip Selasa (17/9/2024).
Kendati begitu, Prastowo menekankan pengenaan PPN terhadap KMS seperti membangun rumah ini sudah diterapkan sejak lama, tepatnya pada 1995. Ia mengatakan, pengenaan PPN KMS bukan kebijakan baru.
"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," tutur Prastowo.
Ia juga bilang tujuan dari pengenaan PPN KMS ini untuk menciptakan keadilan, sebab bila membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga dikenakan pajak serupa.
Dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.30/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, ada sejumlah kriteria konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan yang baru bisa dikenakan tarif PPN.
Pertama konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja; kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan ketiga luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200m2.
"Apakah semua kegiatan membangun sendiri kena PPN? Tidak. Kriterianya luas bangunan 200 m2 atau lebih. Di bawah itu tidak kena PPN," ucap Prastowo.
Sebagaimana diketahui, dalam PMK itu dijelaskan pula bahwa kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
Saksikan video di bawah ini:
Video: Sri Mulyani Sebut APBN Tekor Rp401 Triliun di November 2024
Video: Ekonomi Dunia Masih Gelap, Sri Mulyani Minta Semua Waspada!
Para menteri Kabinet Indonesia Maju makan siang bersama untuk terakhir kalinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa menteri mulai berdatangan sejak pukul 12.30 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat untuk menghadiri acara tersebut.
Tak terkecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia kompak hadir di Istana berbarengan dengan para Wakil Menterinya.
Mobil Sri Mulyani, Suahasil Nazara, dan Thomas Djiwandono tiba secara bersamaan di Istana. Ketiganya kompak datang sekitar pukul 13.00 WIB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiganya menyapa wartawan sebentar, kemudian langsung bergegas masuk ke Istana tanpa banyak bicara. "Oh iya saya kan satu kantor jalannya bareng-bareng," kata Sri Mulyani ketika ditanya wartawan, Jumat (18/10/2024).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga hadir di acara makan siang bersama. Dia datang lebih dulu dari Sri Mulyani.
"Makan siang bersama. Iya. Hari ini kan hari kerja terakhir," ujar Airlangga ketika ditanya wartawan saat tiba di Istana.
Airlangga sempat bicara kesan pesan dirinya selama menjabat sebagai Menko Perekonomian selama lima tahun. Menurutnya, banyak rintangan yang mampu dihadapi Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju.
"Alhamdulillah seluruh rintangan berhasil dilalui dan leadership pak Jokowi luar biasa. Kita melampaui berbagai krisis waktu COVID-19," beber Airlangga.
Menteri ekonomi lainnya juga hadir dalam makan siang bersama, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.
Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menanggapi pemberitaan mengenai penambahan pajak 2,4% bagi masyarakat yang membangun rumah sendiri atau KMS. Menurutnya, pengenaan pajak ini bukanlah pajak baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi, bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," kata Prastowo dalam cuitan di akun X-nya @prastow, dikutip Selasa (17/9/2024).
Tujuan pengenaan pajak sendiri, agar semua proses pembangunan baik yang dibantu oleh kontraktor maupun sendiri mendapat tanggungan sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menciptakan keadilan. Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pd level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," ujarnya.
Namun, perlu diperhatikan penambahan pajak ini tidak berlaku pada semua jenis pembangunan. Melainkan terdapat syarat dan ketentuan. Misalnya luas bangunan 200 meter persegi atau lebih baru dikenakan penambahan pajak pembangunan rumah.
Kemudian, untuk besaran pajak yang dikenakan normalnya adalah 20% dari total pengeluaran. Apabila PPN DTP pada 2025 ditambah dari yang semula 11% menjadi 12%, maka pajak untuk pembangunan rumah sendiri akan bertambah menjadi 2,4% dari yang semula hanya 2,2%.
"Jika tarif PPN normal 11%, maka tarif PPN KMS hanya 2,2%. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," jelasnya.
Ada pun, PPN DTP sendiri adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat membeli rumah tapak dan rumah susun.
Insentif PPN DTP ini hanya dapat diberikan kepada penjualan rumah tapak atau rumah susun seharga Rp 2 miliar dan tidak melebihi Rp 5 miliar.
"Bukankah ini menguntungkan semua segmen konsumen kecil-menengah? Iya karena yang mewah harus bayar PPN dan PPnBM 20% jika harga di atas Rp 30 miliar," ucap Prastowo.
Dia juga menambahkan, bagi masyarakat berpenghasilan tidak lebih dari Rp 8 juta per bulannya, terdapat skema pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). FLPP ini bebas PPN (Pajak Penambahan Nilai), mendapat jaminan bunga KPR hingga 5%, waktu kredit hingga 20 tahun, serta diberikan subsidi DP Rp 4 juta.
"Untuk segmen masyarakat berpenghasilan s.d (sampai dengan) Rp 8 juta/bulan, ada FLPP. Selain bebas PPN juga mendapat jaminan bunga KPR maksimal 5%, jangka waktu kredit s.d 20 tahun, subsidi DP Rp 4 juta," pungkasnya.
NEWS – Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih banyak orang Indonesia tak mau membayar pajak. Padahal, uang pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Oleh karenanya, ia pun menjelaskan mengapa masyarakat perlu membayar pajak. Sebab, pembangunan hingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak akan bisa dilakukan tanpa ada pendapatan negara terutama dari pajak.
“Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tau sebab kita urusin Indonesia bersama sama,” ujarnya dalam video conference, Rabu (5/1/2022).
Lebih lanjut, ia merinci bantuan yang langsung dinikmati rakyat dari uang pajak adalah bantuan sosial baik itu PKH maupun bansos tunai. Selanjutnya ada subsidi seperti BBM hingga listrik yang selisih harganya dibayar pemerintah melalui uang pajak.
Selanjutnya, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta api hingga bendungan juga dilakukan dengan pendapatan negara atau pajak. Kemudian di tengah pandemi Covid-19 ini ada juga belanja tambahan untuk vaksin dan vaksinasi hingga pembayaran tagihan rumah sakit pasien Covid-19.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan selama pandemi ini dan pemberian insentif hingga bantuan kuota internet bagi pelajar hingga tenaga pendidik.
“Jadi ini yang perlu kita pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Kalau ini dibiayai oleh pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak dan utang,” pungkasnya.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih banyak orang Indonesia tak mau membayar pajak. Padahal, uang pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Oleh karenanya, ia pun menjelaskan mengapa masyarakat perlu membayar pajak. Sebab, pembangunan hingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak akan bisa dilakukan tanpa ada pendapatan negara terutama dari pajak.
"Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tau sebab kita urusin Indonesia bersama sama," ujarnya dalam video conference, Rabu (5/1/2022).
Lebih lanjut, ia merinci bantuan yang langsung dinikmati rakyat dari uang pajak adalah bantuan sosial baik itu PKH maupun bansos tunai. Selanjutnya ada subsidi seperti BBM hingga listrik yang selisih harganya dibayar pemerintah melalui uang pajak.
Selanjutnya, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta api hingga bendungan juga dilakukan dengan pendapatan negara atau pajak. Kemudian di tengah pandemi Covid-19 ini ada juga belanja tambahan untuk vaksin dan vaksinasi hingga pembayaran tagihan rumah sakit pasien Covid-19.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan selama pandemi ini dan pemberian insentif hingga bantuan kuota internet bagi pelajar hingga tenaga pendidik.
"Jadi ini yang perlu kita pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Kalau ini dibiayai oleh pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak dan utang," pungkasnya.
Saksikan video di bawah ini:
